KABAR MESUJI - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus mempertimbangkan ulang soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Hal ini menyusul sudah resmi diusungnya Mahfud MD sebagai cawapres dari PDI Perjuangan (PDI-P) yang akan mendampingi capres Ganjar Pranowo.
"Jika pasangan Koalisi Perubahan dan Koalisi PDI-P meletakkan variabel Nahdlatul Ulama (NU) dalam penentuan cawapres mereka, maka KIM harus benar-benar mempertimbangkan ulang skema cawapresnya," ujar Umam, Rabu (18/10/2023).
"Sebab, jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan untuk mengonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya," ujar dia.
Baca Juga: Deklarasi Cawapres Prabowo: Ojo Kesusu Bahasa Orang Jawa
Oleh karena itu, lanjut Umam, menjelang waktu pendaftaran capres-cawapres yang terbatas ini, Prabowo harus betul-betul memperhitungkan variabel NU sebagai representasi Islam moderat. Tujuannya agar bisa mengamankan basis kekuatan politiknya.
"Terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang," ungkap Umam.
Dia menambahkan, majunya Mahfud MD sebagai cawapres berdampak pada terfragmentasinya basis kekuatan politik NU. Sebab, masuknya Mahfud MD sebagai kontestan pilpres berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih Nahdliyin untuk bersatu mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang maju dari Koalisi Perubahan.
Baca Juga: Pantai Pacar Tulungagung: Lokasi, Tiket Masuk, Keindahan dan Sejarah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal capres Ganjar Pranowo. Hal ini diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023) pagi.