Network
KABAR MESUJI - Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara atas dugaan kolusi dan nepotisme.
Seperti diketahui, pelaporan itu dilayangkan kelompok yang menamakan diri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara. Pelaporan itu juga mendapat respons dari Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro. Juri meminta pelapor membuktikan laporannya.
"Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Jadi hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Apalagi yang dituduh adalah presiden dan keluarga. Terhadap pihak lain yang dituduh, saya tidak berkomentar," ujar Deputi IV KSP Juri Ardiantoro kepada wartawan, Senin (23/10/2023).
Baca Juga: Usai Jokowi Dilaporkan Ke KPK Atas Dugaan Kolusi dan Nepotisme, Begini Tanggapan dan Reaksi Presiden
Baca Juga: Jokowi Dilaporkan Ke KPK? Begini Tanggapan Gibran Rakabuming
Menanggapi itu, Presiden Jokowi menilai, pelaporan tersebut merupakan sebuah proses demokrasi pada bidang hukum.
"Ya itukan proses demokrasi di bidang hukum," kata Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Jokowi mengaku, bakal menghormati semua proses hukum yang berlaku termasuk pelaporan dirinya di KPK. "Ya kita hormati semua proses itu," ungkapnya.***
