Network
Ia menambahkan bahwa bila ada program bansos beras pada 2021, itu bukan dilakukan oleh Kemensos.
Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi mengatakan dugaan korupsi pengadaan beras ini adalah kasus yang berdiri sendiri, atau berbeda dengan korupsi bansos sembako yang melibatkan Juliari Batubara. Kendati ini terjadi ketika ia masih menjabat sebagai menteri sosial.
Boyamin menduga kasus ini melibatkan sebuah BUMN di bidang logistik, PT BGR, tempat M Kuncoro Wibowo pernah menjabat sebagai direktur utama.
Kata Boyamin, di tempat inilah kemungkinan terjadi persekongkolan yang menyebakan kerugian negara dalam kasus penyaluran beras.
Baca Juga: Update Pencairan PKH 2023: Komponen Ibu Hamil Dapat Berapa? Cek Pencairannya
“Jadi konstruksi ruginya adalah ketika ini, dua orang diduga bersekongkol, antara pembawa BUMN sebagai pemborong dan kemudian orang yang sebagai pihak subkontraktor bekerja sama.
Nah ketika bekerja sama harusnya kan yang keuntungan terbesar kan kepada pemilik pekerjaan yaitu pemborong. Tapi nyatanya tidak,” kata Boyamin.
Dalam rangkaian proses hukum dugaan korupsi penyaluran bansos ini, sejumlah pihak dari PT BGR pernah dimintai keterangan oleh KPK, seperti dikutip dari Kompas.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari M Kuncoro Wibowo atau pun tim kuasa hukumnya terkait dengan dugaan korupsi penyaluran beras untuk keluarga miskin.***
