KABAR MESUJI – Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK beserta 17 terlapor lainnya termasuk putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Mereka dilaporkan oleh tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (23/10/2023). Laporan tersebut didasarkan atas dugaan adanya kolusi dan nepotisme.
Terkait dengan laporan tersebut, wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo menanggapi santai pelaporan yang menyeret mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan nepotisme.
Baca Juga: Sinopsis Film Final Destination 4, Minggu 22 September 2023 Bioskop Trans TV
Gibran mempersilakan KPK memproses laporan tersebut. Dia tak mempermasalahkan pelaporan itu.
"Ya, biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo, silakan," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (24/10).
Jawaban serupa juga disampaikan ayah Gibran, Jokowi. Dia tak mempermasalahkan namanya diseret ke KPK atas dugaan nepotisme.
"Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu," ucap Jokowi saat ditemui setelah peresmian Investor Daily Summit 2023 di Plataran, Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Kalender Jawa: Watak Weton Selasa Pon Menurut Hitungan Jawa
Selain keduanya, nama lain yang ikut dilaporkan yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dia justru menertawakan pelaporan dirinya ke KPK atas dugaan nepotisme.
"Ketawa aja saya. Ha-ha-ha," kata Anwar saat ditemui usai pelantikan anggota MKMK di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa.
Pelapor menyoroti putusan MK yang membuka jalan untuk Gibran mencalonkan diri di Pilpres 2024. Mereka mempermasalahkan keterlibatan hakim MK yang juga paman Gibran, Anwar Usman, dalam putusan tersebut.
Baca Juga: Karier Weton Kamis Pon Menurut Primbon Jawa, Ada Pantangan Yang Harus Dihindari
"Melaporkan dugaan adanya kolusi nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar Usman juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain," ucap Koordinator TPDI M. Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/10).***